//
you're reading...
berita ppn

Kalau Tak Punya Milyaran Jangan Ngimpi Punya Partai

PetaPolitik.Com

Tahapan pertama kelengkapan kepengurusan di seluruh provinsi, 75% kepengurusan wilayah Kabupaten/Kota, dan sekurangnya 50% Kecamatan di tiap Kabupaten/Kota.

Jika kepengurusan nasional mencantumkan misalnya 20 orang dijajaran kepengurusan, di tingkat daerah kepengurusan guna keperluan verifikasi dephukham menyaratkan 3 orang anggota pengurus, yakni Ketua, Sekretaris, dan Bendahara. Jika ada 33 Provinsi berarti 3 x 33 orang = 99 orang, itu baru kepengurusan provinsi. Jika satu provinsi setidaknya ada 8 kabupaten kota, maka sekurang-kurangnya harus ada 6 kepengurusan di satu provinsi. Hitung-hitungannya adalah 3 x 6 x 33 = 594 orang. Jika satu kabupaten/kota memiliki 8 kecamatan maka berarti harus ada 4 kecamatan yang disertakan kepengurusan. Maka hitung-hitungan yang harus dilakukan oleh partai baru bertambah lagi dengan menambahkan angka tersebut ke dalam rumus verifikasi partai baru. 3 x 4 x 6 x 3 = 2376 orang harus mampu dikonsolidasikan oleh partai-partai baru dalam waktu yang sangat mepet.

Wajar saja jika partai-partai baru kelimpungan hanya untuk memenuhi syarat verifikasi tahap pertama. Mengkoordinasikan 2000 lebih orang dalam keterdesakan waktu tentu membutuhkan biaya agar orang-orang yang dilibatkan mau bekerja. Pakai pendekatan bodoh-bodohan saja minimal dalam 3 bulan masa verifikasi tiap orang yang dilibatkan menerima insentip sebesar 50 ribu rupiah maka sudah jelas berapa angka biaya yang harus di keluarkan. 2000 x 50000 = 100.000.000 x 3 = 300 juta. Padahal jumlah orangnya lebih dari itu, masih ditambah biaya administrasi, sewa rumah/kantor, surat domisili, fotokopi,dan tentu saja bensin. Dalam tahap awal verifikasi saja uang sebesar 3 milyar rupiah belum tentu cukup.

Politik biaya tinggi ternyata memang menjadi kenyataan yang ada di negeri ini. Untuk ke depan syarat verifikasi KPU lebih berat lagi karena verifikasi keanggotaan di tiap kabupaten kota dengan angka 1000 anggota dan per seribu dari jumlah penduduk akan melibatkan ribuan orang yang harus mau dicatat sebagai anggota partai peserta pemilu.  Jika angka rata-rata perseribu dari kabupaten kota di Indonesia dipatok pada kisaran 500 orang maka pada verifikasi KPU yang akan datang, partai baru harus menyiapkan dana bagi anggota yang mau dicatat. Sekarang ini ada 400 lebih kabupaten kota di seluruh Indonesia. Ambil sederhananya harus ada separuh kabupaten kota yang digunakan untuk melengkapi syarat verifikasi KPU maka akan ada 400 x 500 = 200.000 orang yang harus dilibatkan dalam bagian syarat verifikasi KPU. Jika biaya satu orang untuk dilibatkan menjadi anggota bisa ditekan hingga angka 20 ribu rupiah, maka harus ada dana sebesar 20.000 x 200.000 = 4.000.000.000, minimal 4 miliar hanya untuk kartu anggota. Belum biaya ongkos jalan ke verifikasi. Belum biaya administrasi dan tentu saja biaya pembuatan database. Jika semua fair angka 10 milyar belum tentu cukup bagi partai baru.

Membuat partai baru tidak semudah membuat LSM. Jika melihat semua ini pasti terbayang betapa luasnya wilayah nusantara, dan betapa beratnya membawa perubahan bagi rakyat sejumlah itu dengan menggunakan organisasi kepartaian. Tetapi tantangan itu harus mampu dilewati, masih banyak cara untuk membawa perubahan di negeri ini. Jangan menyerah.(djio)

About suara - partai persatuan nasional

kader ppn

Diskusi

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: