//
you're reading...
berita ppn

Parpol Harus Diseleksi

 

PetaPolitik.Com – Pengurangan jumlah partai politik dalam rangka penyederhanaan sistem kepartaian harus dilakukan lewat seleksi alamiah oleh rakyat melalui pemilihan umum. Namun, penyederhanaan kepartaian bukan hanya soal pengurangan jumlah parpol untuk ikut dalam pemilu.

Penyederhanaan juga menyangkut sistem kepartaian yang rumit dan bermasalah terkait efektivitas politik.

Namun, wacana ini ditolak berbagai kalangan karena penyederhanaan partai dianggap mengebiri kebebasan warga negara untuk berserikat, seperti yang telah diatur dalam Pasal 28 Ayat 1 UUD 1945.

”Orang tetap bebas berserikat membentuk asosiasi atau organisasi, tetapi untuk sebuah partai politik tetap harus diuji atau dikontestasikan dalam pemilu setelah memenuhi berbagai persyaratan,” kata Direktur Pusat Kajian Politik Departemen Ilmu Politik FISIP Universitas Indonesia Sri Budi Eko Wardhani, Kamis kemarin di Jakarta.

”Jadi, memang ada perekayasaan dalam sistem pemilu untuk menghasilkan parpol yang secara jumlah masuk akal dalam proses politik sehingga terjadi efektivitas. Jadi, penyederhanaan parpol perlu dilakukan, namun secara bertahap terkait parliamentary threshold. Jangan tiba-tiba tinggi karena itu akan menghapuskan kompetisi,” katanya.

Penyederhanaan partai dilakukan dalam rangka mempermudah tata kelola politik di parlemen dan meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses demokrasi dan politik baik di parlemen maupun dengan pemerintah. Hal tersebut dilakukan mulai dengan memperketat syarat pembentukan badan hukum partai melalui UU Parpol hingga menaikkan ambang parliamentary threshold hingga 5 persen agar hanya partai yang mempunyai konstituen besar yang bisa duduk di parlemen.

Konfederasi

Secara terpisah, anggota Komisi II DPR, Harun Al-Rasyid, pada diskusi yang digelar oleh PP Tunas Indonesia Raya di Jakarta, Rabu (16/3) malam, mengusulkan titik tengah yang bisa dilakukan, yaitu dengan cara konfederasi agar penyederhanaan partai dalam rangka mengondusifkan pengelolaan politik tidak menghilangkan hak politik warga negara.

Konfederasi memiliki kelebihan dalam hal daya ikat permanen tanpa harus meleburkan identitas partai-partai yang berkonfederasi. Kelemahannya ialah konfederasi tak mudah dipraktikkan dalam konfigurasi politik di Indonesia. Sangat sulit menyatukan partai-partai berbeda dengan alasan kesamaan platform atau ideologi partai.

Ia juga menjelaskan, logika penyederhanaan partai ini juga terlihat dari pilihan sistem pemilu yang akan dipakai dalam Pemilu 2014. Wacana yang paling menguat adalah dengan menggunakan sistem pemilu distrik (plural/majority system) atau sistem campuran (mixed member proportional). [Kmps]

About suara - partai persatuan nasional

kader ppn

Diskusi

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: