//
you're reading...
berita ppn

Reshuffle Kabinet, Demokrasi dan Defisit Politik Sipil

PetaPolitik.Com – Sinisme tentang arah politik negeri ini makin menjadi-jadi. Pemerintah yang diharapkan bisa menanamkan nilai-nilai politik modern bagi sebuah Indonesia Baru, agaknya tidak mampu mewujudkannya.

Praktik politik masih sangat mengandalkan nilai-nilai lama ketimbang belajar mempraktekkan nilai-nilai baru. Rekrutmen politik elit belum berdasar pada faktor kemampuan dan integritas, melainkan pada kedekatan dan kronisme politik.

Konflik kepentingan tidak diperhatikan sebagai penyimpangan budaya politik modern, sehingga kebiasaan lama seperti rangkap jabatan publik, penggunaan fasilitas negara untuk urusan partai menjadi soal yang makin biasa. Birokrasi berubah menjadi arena perebutan politik partai, karena kebutuhan penguasaan sumber-sumber ekonomi masih sangat ditentukan oleh penguasaan birokrasi.

Kebudayaan politik parlementarian juga mengalami kekacauan orientasi. Parlemen sebagai lembaga pengembangan etika politik, tidak mampu mengolah fungsi dasar itu karena elemen kekuasaan lebih menonjol dibandingkan elemen parlementarianisme.

Kedudukan terhormat anggota DPR terabaikan oleh arogansi kepartaian yang sangat kuat. Pemahaman tentang demokrasi merosot tajam karena kalkulasi politik lebih dikedepankan. Itulah sebabnya kita tidak pernah menyaksikan suatu debat politik yang bermutu yang seharusnya mendahului produk-produk parlemen. Yang ada hanya kasak-kusuk antar-aktor dalam rangka sikut-menyikut politik dan gunting­-menggunting dalam lipatan.

Demokrasi tidak dapat dimajukan kualitasnya oleh parlemen yang tidak mengerti etika parlementarian. Demokrasi membutuhkan siraman akal sehat, bukan retorika politik. Demokrasi harus tumbuh karena persaingan sehat argumentasi, bukan oleh lobi-lobi yang sarat kepentingan kekuasaan.

Perpolitikan sipil memang sedang di simpang jalan. Kesempitan pemahaman tentang demokrasi telah membawa reformasi pada perselisihan-perselisihan yang melelahkan, karena tidak memberi pencerahan apapun pada publik. Konsekuensinya adalah bahwa pertaruhan keputusan politik akan sangat ditentukan oleh persepsi-persepsi primordial dan bukan oleh kebutuhan politik plural.

Di sini, feodalisme dan paternalisme menjadi penentu keputusan politik, sehingga percuma mempersoalkan dalil-dalil politik modern. Inilah ujung dari proses politik reformasi yang sejak awal terus mentolerir nilai-nilai lama demi kalkulasi politik jangka pendek.

Para pemain utama di panggung politik saat ini sesungguhnya tidak pernah memiliki agenda perubahan politik yang menyeluruh, yang mencakup perubahan nilai, kultur dan fasilitas-fasilitas demokrasi. Para mahasiswa pernah bersatu memperjuangkan nilai-nilai itu, tetapi pragmatisme ekonomi dan faksionalisme politik kemudian telah mendikte arah reformasi total itu menjadi politik kepentingan untuk tujuan survival. Para profesional yang pernah menumpahkan amarahnya pada otoritarianisme dan kroniisme Orde Baru, kini kembali dalam apatisme politik karena bayangan perbaikan ekonomi mulai mempermainkan persepsi mereka tentang penting-tidaknya demokrasi.

Di dalam kekosongan nilai dan kerapuhan lembaga-lembaga demokrasi itulah, kita menyaksikan gerak politik nasional hari-hari ini kembali mengarah pada transaksi-transaksi taktis di antara faksi-faksi politik utama yang saling bersaing. Bukan demi peningkatan kualitas demokrasi, tetapi semata-mata demi pengamanan kekuasaan yang ada di tangan. Kultur politik semacam itu tentu saja bukan kultur yang kita maksudkan ketika memulai gerakan reformasi tiga belas tahun lalu.

Pernyataan-pernyataan politik yang beruntun dari para elit politik, baik di pemerintahan maupun di parlemen, di pusat maupun di daerah, makin hari makin terlihat sebagai bahasa kekuasaan semata. Ada kesibukan politik luar biasa di antara mereka, tapi tak terlihat substansi dan kaitannya dengan tujuan reformasi.

Dan praktik politik semacam itu, kendati sudah sampai pada taraf menciptakan apatisme politik publik, tidak menimbulkan koreksi diri pada kalangan elit politik. Soalnya adalah bahwa kita tidak menjalankan praktik politik oposisi. Di sini kita melihat oportunisme partai-partai politik, yang di satu pihak terlihat sangat kritis dan “oposan” terhadap pemerintah, namun pada saat yang sama juga menikmati pembagian kursi kekuasaan di dalamnya.

Kondisi inilah yang akan mengantarkan kita memasuki dua tahun perjalanan Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II pemerintahan SBY – Boediono. Di sini kita berhadapan dengan suatu kepentingan politik yang memang tidak ingin melihat negeri ini berbenah secara total.

Rasa percaya diri pemerintah karena sinyal ekonomi makro yang positif, tidak ditanggapi dengan pembersihan kelembagaan negara dari penyakit-penyakit kolusi dan korupsi, sebaliknya justru dirayakan dengan pameran kekuasaan melalui lobi, seremoni dan pembagian jabatan. Sinyal positif ekonomi yang terus didengung-dengungkan oleh pemerintah sesungguhnya membutuhkan wadah politik yang bersih, agar kesinambungan pengelolaannya dapat dipertahankan. Tanpa itu, sinyal itu niscaya redup kembali. [Dv/Rgx]

About suara - partai persatuan nasional

kader ppn

Diskusi

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: