Agar Parpol Tak Dicengkeram Pengusaha Hitam

GANJAR PRANOWO/IST

RMOL. Untuk menciptakan sistem parlemen yang efektif dan sehat, Indonesia harus menetapkan terlebih dahulu sistem politik yang akan dibakukan; apakah multi-partai atau sederhana.

“Karena itu akan mendorong penciptaan sistem insentif dan disinsentif dalam berpartai. Seperti penerapan PT (parlementary treshold), pengaturan daerah pemilihan (dapil), dan penetapan calon apakah suara terbanyak atau nomor urut,” kata anggota Komisi II dari Fraksi PDI Perjuangan, Ganjar Pranowo, kepada Rakyat Merdeka Online, sesaat lalu (Jumat, 6/5).

Terkait usul agar partai dibiayai anggaran pendapatan belanja negara (APBN) untuk mencipatakan sistem demokrasi yang sehat, Ganjar mengaku bahwa Komisi II sudah membahasnya saat mengkaji RUU Partai Politik. Dalam pembahasan tersebut, model partai politik di Jerman yang dibiayai negara cukup diidealkan. Namun saat itu pertimbangan kemampuan anggaran negara menjadi salah perhatian utama.

“Nah sekarang memang sudah dari APBN tapi memang kecil dan dihitung sesuai dengan jumlah suara,” kata Ganjar.

Untuk mengefektifkan pendanaan partai, Ganjar menganjurkan agar setiap partai memperkuat kembali iuran anggota. Sehingga partai tidak berada dalam cengkeraman para komprador maupun pengusaha hitam.

Mantan Menteri Perekonomian Rizal Ramli, saat menyampaikan pidato kebudayaan di Graha Bhakti Budaya, Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat (Rabu, 4/5), mengatakan agar sistem demokrasi sungguh-sungguh bekerja untuk kepentingan rakyat, dan tidak dibajak oleh kekuatan uang, maka perlu dilakukan reformasi pembiayaan partai politik, seperti halnya di Jerman dan Australia. Di negara itu, partai politik dibiayai oleh negara. [yan